Oleh : Kunto Arief Wibowo
Sistem pertahanan sebuah negara adalah sebuah keharusan. Kecil ataupun besar, semua butuh kekuatan sistem pertahanan yang mumpuni. Mau berpaham negara agresor ataupun negara defensif, yang namanya pertahanan adalah sebuah kemutlakan. Bentuk dan polanya yang berbeda.
Indonesia adalah salah satunya. Paham yang berlaku di Indonesia sudah jelas yaitu defensif aktif. Artinya kuat dalam pertahanan, tapi juga aktif dalam memberikan reaksi jika ada persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi konteks sekarang, dimana ragam ancaman sangat kompleks dan bahkan multidimensi. Berbagai sisi bisa saja menjadi sebuah ancaman serius, kadang disadari ataupun tidak. Bahkan ia bisa berbentuk ancaman militer ataupun non militer.
Ancaman telah berkembang menjadi multidimensional dan mencakup bidang militer, siber, ekonomi, dan bahkan sosial budaya. Konflik regional, konflik geopolitik global, dan perubahan iklim juga memengaruhi stabilitas keamanan nasional.
Disisi lain, Indonesia masih mengalami keterlambatan dalam hal kecepatan dan akurasi data, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan alat analisis yang canggih seringkali menghalangi analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan.
Beberapa hambatan lain juga masih tampak yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan, kendati Undang-Undang Pertahanan Negara sudah ada dan memayunginya. Tumpang tindih kebijakan serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat menjadi masalah tersendiri.
Tampak bahwa secara internal Indonesia memang masih berbalut masalah. Tentu ini harus menjadi catatan bersama untuk secara holistik dicarikan jalan keluarnya.
Disisi lain, sebagai anggota Negara Non-Blok, Indonesia terus berusaha mempertahankan kedaulatan dan kemandirian di seluruh dunia. Walaupun dalam kerjasama internasional sering sekali dipengaruhi oleh tekanan geopolitik dan persaingan antar negara besar.
Mandala Perang
Oleh sebab itu, pendekatan secara holistik, terintegrasi, dan penuh dengan jalinan interopabiliti sangat penting untuk diterapkan. Memetakan dan menentukan kekuatan masing-masing daerah, pengkajian secara mendalam, dan memperkuat pada masing-masing sisi, juga mutlak dilakukan. Inilah yang kemudian disebut dengan membangun membangun Mandala Perang.
Mandala perang identik dengan pemetaan wilayah Indonesia sebagai sebuah kawasan pertahanan, yang kemudian dibagi menjadi beberapa zona penting. Mulai dari zona terluar, tengah, dalam dan bagian inti. Perang yang dimaksud disini bukan semata-mata perang secara fisik, tapi juga ancaman-ancaman non fisik yang bisa saja merenggut kedaulatan Indonesia.
Saya menyebutnya sebagai Mandala Perang, karena Indonesia adalah wilayah yang luas, yang harus bisa terintegrasikan dalam satu kesatuan utama. Melalui sistem zonasi dengan membagi pada beberapa zona, maka sistem pertahanan lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai ancaman yang dapat muncul. Setiap wilayah dapat mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dengan membagi wilayah pertahanan menjadi beberapa Mandala.
Wilayah pertahanan terdepan yang ada pada Mandala terluar, harus betul-betul kuat dalam mengantisipasi berbagai macam infiltrasi asing.
Komponen apa saja yang ada di Mandala terluar tersebut? Apanya yang harus diperkuat?
Komponen militer, itu sudah pasti. Tetapi bukan semata-mata aspek militer. Seluruh yang berada pada kawasan tersebut harusnya bersatu padu, berposisi sebagai sebuah sistem yang saling memperkuat dan menunjang. Masyarakat, itu yang utama sekali. Mereka harus kuat dan tangguh. Ancaman terbesar adalah ketika infiltrasi asing masuk ke masyarakat yang lemah, kerapuhan akan menjadi pintu masuk. Oleh karena mereka harus diperkuat. Memperkuat masyarakat akan berhubungan dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang mereka miliki. Itu juga sebabnya, saya dan teman-teman militer maupun sipil, kerap berkolaborasi berinovasi menciptakan berbagai teknologi tepat guna yang akan mampu memperkuat kondisi sebuah masyarakat. Bukan untuk kepentingan materil, tapi memperkuat tatanan masyarakat. Idealnya begitu.
Membangun dan mengokokohkan sistem Mandala Perang tentu juga tidak mudah. Kompleksitas masalah yang ada, termasuk juga luasnya daerah yang dimiliki, menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Gagasan Mandala Perang, pada dasarnya harus didukung oleh prinsip kemandirian yang kuat, logistik yang handal, teknologi tepat guna, dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai tingkat efektivitas yang maksimal. Ini mutlak karena krusial sekali dalam menghadapi medan merang modern, termasuk konteks perang berlarut.
Tidak hanya sekedar pembagian wilayah, Mandala Perang juga menunjukkan kemampuan setiap wilayah untuk bertahan dan menanggapi ancamannya sendiri. Tiga matra utama TNI (Laut, Darat, Udara) harus betul-betul berdaya dan tangguh. Ketangguhannya itupun harus bersinergi dengan masyarakat setempat. Tanpa itu, Mandala Perang juga sulit untuk diwujudkan.
Syarat mendasar juga , aplikasi dari Mandala Perang harus ditunjang oleh dukungan logistik yang memadai, termasuk pada sistem distribusinya. Karenanya, membangun pusat logistik strategis di setiap Mandala harus menjadi prioritas utama. Logistik disini adalah kecukupan kebutuhan seluruh ekosistem pertahanan di sebuah wilayah, terutama masyarakatnya. Oleh sebab itu, penguatan ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah bagian dari penguatan Mandala Perang.
Penggunaan teknologi tepat guna, seperti drone untuk sistem komunikasi terenkripsi dan distribusi logistik, dapat meningkatkan efisiensi dan respons. Penggunaan sistem radar canggih, satelit pengintai, dan drone memungkinkan analisis ancaman yang lebih akurat. Pengambilan keputusan yang cepat dan efisien bergantung pada sistem informasi dan analisis yang terintegrasi. Setiap Mandala dapat menggunakan big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk lebih baik memprediksi pergerakan musuh, membuat strategi operasi, dan mengorganisasikan respons.
Tetapi teknologi saja tidak cukup. Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih merupakan bagian penting dari operasi pertahanan. Setiap mandala dapat memastikan ketersediaan staf yang siap menghadapi berbagai jenis ancaman melalui pelatihan rutin dan pembangunan pusat pendidikan. Sumber daya manusia juga terkait dengan komponen sipil sebagai komponen pendukung dan cadangan, yang saling berkolaborasi membangun kekuatan bersama.
Kemandirian juga adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam konteks yang lebih luas. Penguatan industri pertahanan dalam negeri adalah langkah strategis untuk mencapai kemandirian tersebut. Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor dan memastikan ketersediaan peralatan pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dengan membuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara mandiri.
Taktik gerilya modern dapat digunakan untuk melawan musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Gerilya, yang memanfaatkan keunggulan lokal, mobilitas tinggi, dan taktik hit-and-run, dapat digunakan untuk mengganggu pasokan musuh, menghancurkan infrastruktur strategis, dan menurunkan moral musuh. Strategi ini sangat efektif ketika diterapkan di daerah dengan medan yang sulit, seperti hutan, pegunungan, atau kota.
Mandala harus dibuat untuk bertahan lama dengan menggunakan sumber daya lokal dan sistem penyimpanan yang efektif. Karena itu, kemandirian dan eksplorasi potensi lokal harus pula dilakukan. Tanpa kolaborasi dan kesatuan semua unit yang ada, Mandala dan ketahanan nasional akan sulit untuk tampil maksimal.
kemandirian Mandala Perang memang memerlukan banyak perbaikan. Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia, penguatan industri pertahanan dalam negeri, optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi, penguatan sosial ekonomi masyarakat lokal, serta kesatuan visi dalam memandang Indonesia. Wawasan Nusantara.
Pada akhirnya, kemandirian Mandala Perang adalah keharusan dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus meningkat. Indonesia dapat membangun sistem pertahanan yang siap menghadapi tantangan saat ini dan di masa depan jika memiliki strategi yang terintegrasi, sumber daya yang memadai, dan semangat kolektif. Kemandirian tidak hanya bergantung pada kekuatan militer; itu juga memerlukan ketahanan nasional yang didasarkan pada kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
