Oleh : Dessy-EP, M.I.Kom. (Pengamat Sosial & Politik, Alumni Universitas Mercu Buana)
Bencana banjir besar yang baru-baru ini melanda Pulau Sumatera, menghancurkan permukiman, memaksa evakuasi massal, dan menyebabkan ratusan korban jiwa, bukanlah kejadian yang terisolasi. Besarnya dampak dengan ribuan orang terdampak dan ratusan korban jiwa memunculkan pertanyaan publik. Sejauh mana kerusakan lingkungan seperti deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek ekologi, memperburuk risiko bencana hidrometeorologis yang sebelumnya dianggap sebagai fenomena alam?
Temuan awal dari kalangan peneliti menunjukkan adanya hubungan erat antara degradasi wilayah hulu dan peningkatan dampak banjir serta longsor di sejumlah kabupaten di Sumatera(Merten et al., 2020). Bukti keterkaitan kerusakan ekologis dan risiko banjir menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan monokultur (seperti kelapa sawit dan karet) meningkatkan limpasan permukaan dan menurunkan kapasitas infiltrasi tanah, sehingga memperbesar risiko banjir . Selain itu, perubahan tata guna lahan di daerah hulu menyebabkan penurunan tutupan pohon dan memperparah kejadian banjir di wilayah hilir, terutama di daerah dengan curah hujan tinggi. Infrastruktur yang tidak sensitif secara ekologis, seperti pembangunan jalan di lereng dan pengurangan hutan mangrove di hilir, juga memperburuk kerentanan terhadap banjir dan longsor (Lubis et al., 2024). Banjir besar di Sumatra sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kerusakan ekologis akibat aktivitas manusia dan faktor hidrometeorologis, sehingga upaya mitigasi harus menekankan perlindungan ekosistem hulu dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.
Data BNPB dan kajian risiko juga memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan: bencana hidrometeorologi tetap dominan dan frekuensinya tinggi menjadikan penanggulangan bencana bukan sekadar operasi darurat, melainkan persoalan struktural yang terkait pengelolaan lingkungan dan komunikasi publik. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan buletin data BNPB menunjukkan kebutuhan nyata akan penguatan mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan masyarakat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).
Indonesia masih menghadapi kehilangan signifikan tutupan hutan bernilai ekologis, sebagaimana dikonfirmasi oleh pemantauan deforestasi terbaru. Hilangnya hutan ini secara nyata menurunkan fungsi hidrologis daerah aliran sungai dan meningkatkan aliran permukaan, terutama saat terjadi hujan ekstrem, sehingga memperbesar risiko bencana hidrometeorologis Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta upaya restorasi dan pengelolaan berkelanjutan, tren kehilangan tutupan hutan belum sepenuhnya teratasi. Studi mutakhir menegaskan bahwa tanpa perbaikan tata kelola lahan di wilayah hulu, upaya penanganan pascabanjir hanya akan mengulang siklus kerentanan yang sama(Asmara & Randhir, 2024)
Dalam konteks ini, komunikasi publik pemerintah memegang peran strategis, tidak hanya dalam menyampaikan informasi evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga dalam membingkai penyebab bencana, menegaskan tanggung jawab, serta mendorong tindakan pencegahan jangka panjang. Namun, kajian media selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa narasi bencana di ruang publik Indonesia masih didominasi oleh pemaknaan bencana sebagai fenomena alam, sementara dimensi ekologi seperti peran deforestasi dan tata ruang yang tidak berkelanjutan seringkali kurang mendapat sorotan atau terlambat diangkat. Ketika framing media dan pejabat berbeda, masyarakat menjadi kurang jelas mengenai aktor yang bertanggung jawab dan langkah-langkah mitigasi yang perlu didorong. Dengan demikian, penguatan komunikasi publik berbasis sains dan ekologi sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif, memperjelas tanggung jawab, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan (Adiprasetio et al., 2024)
Kritik terhadap pendekatan komunikasi saat ini.
Reaktif dan terfragmentasi. Banyak komunikasi resmi intens saat darurat, tetapi pendekatan ini cenderung reaktif fokus pada evakuasi dan bantuan tanpa mengaitkan penyebab struktural pada publik secara sistematis. Dokumen perencanaan BNPB memang menempatkan mitigasi dan resiliensi dalam kerangka strategis, namun implementasi narasi ke masyarakat seringkali kurang sistematis dan belum memengaruhi perilaku jangka panjang (Adiprasetio et al., 2024)
Kesenjangan narasi ilmiah publik. Informasi teknis tentang hydrologi, deforestasi, dan tata guna lahan jarang diterjemahkan ke dalam pesan sederhana, lokal, dan tindakan praktis yang bisa diterapkan komunitas. Akibatnya, pencegahan berbasis komunitas sulit untuk bersinergi dengan kebijakan nasional (EUREDD Facility, 2023).
Akurat vs. cepat. Perang framing di era media sosial. Di medan informasi yang cepat, hoaks dan narasi penyangkalan dapat menyebar ketika pesan resmi lambat, tidak transparan, atau tidak jelas mengenai penyebab dan solusi. Studi-studi tentang liputan banjir menunjukkan pergeseran bertahap ke narasi yang lebih ekologis api keterlambatan framing ini merugikan momentum kebijakan. (Husni, 2025).
Rekomendasi komunikasi strategis yang praktis dan mendesak.
Dalam konteks komunikasi strategis yang praktis dan mendesak perlu diposisikan sebagai bagian esensial dari upaya mitigasi dan pemulihan bencana, bukan sekadar instrumen hubungan masyarakat pascabencana. Pemerintah sebaiknya membangun narasi terpadu yang secara jelas mengaitkan penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan solusi bencana. Pesan resmi harus menghubungkan tindakan darurat seperti evakuasi dan logistik dengan faktor-faktor struktural, misalnya deforestasi, tata ruang, dan pengelolaan lahan basah. Konsistensi dalam menjelaskan keterkaitan ini dapat menggeser persepsi publik dari bencana sebagai fenomena alam semata menjadi bencana yang diperparah oleh aktivitas manusia, sehingga mendorong tuntutan perubahan kebijakan.(Stewart, 2024).
Selain itu, efektivitas komunikasi risiko sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa lokal dan media yang relevan dengan komunitas, seperti radio komunitas, pesan digital, dan peran tokoh adat. Pendekatan multibahasa dan berbasis kearifan lokal terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap evakuasi dan adopsi praktik konservasi. Visualisasi data yang mudah diakses seperti peta interaktif, diagram, dan video edukatif juga penting untuk memperjelas solusi teknis kepada publik (Sufi & Khalil, 2024)
Keterlibatan media sangat krusial dalam mendorong jurnalisme solusi dan investigasi lingkungan. Pemerintah perlu membuka akses data lingkungan dan mendukung pelatihan jurnalis agar peliputan dapat mengaitkan kebijakan, praktik industri, dan dampak sosial secara lebih komprehensif. Studi terbaru menunjukkan bahwa framing media yang menyoroti akar penyebab bencana dapat meningkatkan tekanan publik untuk reformasi kebijakan
Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga harus dikomunikasikan secara rutin, misalnya melalui pelaporan hasil audit lingkungan dan tindakan hukum terhadap pelaku perusakan. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah . Terakhir, integrasi pendidikan mitigasi bencana dan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dan kelompok masyarakat sangat penting untuk membangun budaya pengelolaan risiko yang berkelanjutan (Hadlos et al., 2022)
Tata ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan, bencana sekarang merupakan konsekuensi langsung dari keputusan manusia menunjukkan betapa rapuh ekosistem kita sekarang, setiap curah hujan ekstrem merupakan ancaman, bukan karena alam semakin ganas, tetapi karena tindakan kita sendiri telah menghancurkan pertahanan ekologi kita.
Pada akhirnya, hanya jika pemerintah memperbaiki kebijakan dan komunikasi untuk menyembuhkan luka di tanah sendiri. Masyarakat yang lebih bertahan akan bergantung pada komunikasi yang jujur tentang kerusakan lingkungan, pendidikan tentang risiko, dan komunikasi yang konsisten tentang solusi. Jika tidak ada hal-hal ini, bencana seperti banjir Sumatera akan tetap menjadi gambar kegagalan kolektif kita, luka yang terus-menerus di tanah yang seharusnya melindungi kita. Mereka juga menunjukkan betapa pentingnya komunikasi publik untuk menentukan pemahaman dan respons masyarakat.
Ketika informasi tentang kondisi hulu sungai, kerusakan tutupan lahan, dan curah hujan ekstrem tidak disampaikan secara konsisten dan jelas, masyarakat cenderung memaknai bencana sebagai peristiwa alam semata. Namun, ada banyak faktor manusia yang memperburuk bencana. Ilmu komunikasi di sini berfungsi, bukan sekadar mengirimkan data; itu menggambarkan keadaan alam, meningkatkan kesadaran risiko, dan mendorong tindakan kolektif. Banjir seperti di Sumatera tidak akan dicegah secara sistematis jika tidak ada komunikasi risiko yang terencana, pesan lingkungan yang persuasif, dan cerita pemerintah yang jujur tentang kerusakan lingkungan.
Banjir Sumatera menegaskan kembali betapa pentingnya komunikasi publik yang jelas, yang tidak hanya mengumumkan keadaan darurat tetapi juga memberi tahu orang tentang risiko ekologis, alih fungsi lahan, dan deforestasi. Komunikasi berperan sebagai pendorong utama perubahan struktural. Banjir di Sumatera mencerminkan permasalahan mendasar yang dapat diatasi jika komunikasi pemerintah tidak hanya difungsikan sebagai penyampai informasi darurat, melainkan juga sebagai alat untuk mendorong transformasi kebijakan dan budaya. Integrasi antara data teknis, kebijakan, penegakan hukum, dan narasi publik harus menjadi inti strategi mitigasi nasional. Tanpa narasi yang jujur dan berkelanjutan mengenai akar ekologis bencana, upaya yang dilakukan hanya akan menangani gejala, sementara penyebab utamanya tetap tidak tersentuh
