Pemberdayaan Masyarakat

Memperkuat Ekonomi Masyarakat Desa dan Antisipasi Komunisme

Oleh : Kunto Arief Wibowo

Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, di mana ketahanan ekonomi masyarakat desa menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa sering kali meliputi kemiskinan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan keterbatasan kesempatan kerja, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakpuasan sosial.

Ketidakpuasan sosial, bisa dikatakan adalah basis terjadinya letupan-letupan yang berpotensi terjadinya antipati dan bahkan menjadi benih munculnya pembangkangan sosial (Zubir, 2008). Perjalanan sejarah sudah menunjukkan bahwa munculnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Komunisme, berkelindan dengan realitas ekonomi masyarakat, khususnya pedesaan.

Ideologi komunis sering kali menarik dukungan dari kelompok masyarakat yang merasa termarjinalkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Komunisme, yang menawarkan janji kesetaraan dan distribusi kekayaan yang lebih merata, sering kali mendapat tempat di hati masyarakat yang merasa diabaikan oleh sistem ekonomi yang ada (Hatama, 2022). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyebaran ideologi komunisme, memperkuat ekonomi masyarakat desa menjadi langkah strategis yang penting.

Langkah apa yang bisa dilakukan untuk antisipasi berkembangnya kembali paham-paham komunis? Tentu saja harus berbasis pada realitas masyarakat itu sendiri.

Pertama, Mengembangkan Sektor Agribisnis yang Berkelanjutan. Mayoritas penduduk desa di Indonesia bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, sektor pertanian sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti produktivitas yang rendah, akses terbatas terhadap teknologi, serta ketimpangan akses terhadap lahan pertanian. Untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, pengembangan sektor agribisnis yang berkelanjutan menjadi salah satu solusi yang paling strategis.

Agribisnis adalah sektor yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi terkait produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Dengan mengembangkan agribisnis, masyarakat desa tidak hanya akan terfokus pada produksi pertanian, tetapi juga akan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang bernilai tambah. Petani, misalnya,  dapat didorong untuk mengolah hasil pertanian mereka menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi, seperti pengolahan kopi, pembuatan produk pangan olahan, atau produksi produk organik.

Untuk mendukung pengembangan agribisnis, pendidikan dan pelatihan bagi petani sangat penting. Petani harus diberikan akses kepada teknologi pertanian modern, manajemen usaha tani, serta informasi pasar. Program penyuluhan pertanian yang intensif perlu diterapkan, di mana para petani bisa belajar tentang teknik budidaya yang efisien, pemanfaatan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, serta cara mengoptimalkan hasil produksi mereka.

Selain itu, pemerintah dan sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan akses pasar yang lebih baik bagi hasil-hasil pertanian. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh petani desa adalah ketergantungan pada tengkulak, yang sering kali membeli hasil panen dengan harga yang sangat rendah. Dengan menyediakan akses pasar langsung melalui platform digital atau mendirikan pasar tani, petani desa akan mendapatkan harga yang lebih adil dan stabil.

Kedua, Membangun Kelembagaan Ekonomi Desa. Selama ini sudah dikenal lembaga Koperasi pada setiap desa. Secara normatif sebenarnya lembaga ini bisa dimaksimalkan. Dalam sejarah Indonesia, koperasi telah berperan penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk di pedesaan. Koperasi juga memiliki landasan ideologis yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yakni mengedepankan prinsip gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Untuk memperkuat peran koperasi di desa, pendidikan koperasi perlu diberikan kepada anggota masyarakat desa. Banyak koperasi di Indonesia gagal berkembang karena kurangnya pemahaman tentang prinsip dan manajemen koperasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu memberikan pelatihan tentang bagaimana mengelola koperasi secara profesional dan transparan, agar koperasi benar-benar menjadi lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.

Selain koperasi, sangat dimungkinkan untuk dikembangkan bentuk-bentuk lembaga lain yang punya orientasi ekonomi. Kelompok tani, kelompok inovasi desa, jejaring antar lembaga desa, semua punya potensi.  Dengan mendiversifikasi ekonomi desa melalui lembaga yang ada, masyarakat akan memiliki lebih banyak sumber pendapatan, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji ideologi komunis yang sering kali menawarkan solusi cepat atas masalah ekonomi.

Ketiga, Pembangunan Infrastruktur Desa. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi mereka adalah keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang buruk seperti jalan yang tidak memadai, akses transportasi yang sulit, dan keterbatasan akses terhadap listrik dan air bersih sering kali menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

Perlu memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur desa sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, seperti jalan desa yang baik, jembatan, serta akses listrik dan air bersih, aktivitas ekonomi di desa akan semakin lancar.

Adanya kebijakan dana desa selama ini, memang cukup mendorong perbaikan berbagai infrastruktur yang ada. Penting sebetulnya untuk memaksimalkan dan meluaskan lagi agar efek program ini bisa terdesiminasi lebih luas.

Akses internet juga merupakan bagian penting dari infrastruktur modern yang harus diperhatikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, akses internet di desa akan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas. Internet juga dapat digunakan sebagai alat untuk pendidikan dan pelatihan bagi petani dan pengusaha kecil di desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka.

Keempat, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan dengan basis Inovasi. Peningkatan ekonomi masyarakat desa tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga pada pendidikan keterampilan yang dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi penduduk desa. Di banyak desa, keterbatasan pendidikan formal sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal di desa.

Program pelatihan vokasional dapat diadakan untuk masyarakat desa, terutama bagi kaum muda yang belum memiliki keterampilan kerja yang memadai. Pelatihan-pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan mekanik, pengolahan makanan, kerajinan tangan, atau teknologi informasi. Dengan memiliki keterampilan yang lebih beragam, masyarakat desa tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga dapat membuka usaha kecil atau bekerja di sektor lain yang produktif.

Basis dari semua itu adalah inovasi, karena jika hanya mengembangkan apa yang ada, semua tidak akan membekas dan cenderung jadi pengikut.

Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga perlu diperkenalkan di desa. Dengan membekali masyarakat dengan keterampilan kewirausahaan, mereka dapat lebih mandiri dalam mengembangkan usaha mereka sendiri. Program-program seperti pemberian modal usaha kecil, bimbingan teknis, serta pendampingan bisnis dapat membantu masyarakat desa untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka.

Kelima, Memperkuat Akses Keuangan di Desa. Akses terhadap layanan keuangan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat desa. Banyak masyarakat desa yang tidak memiliki akses ke perbankan formal, sehingga mereka sering kali bergantung pada sistem pinjaman informal yang merugikan, seperti tengkulak atau rentenir. Untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memperluas akses keuangan di pedesaan.

Pendirian lembaga keuangan mikro di desa merupakan salah satu solusi yang dapat diambil. Lembaga keuangan mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan desa, dapat menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan bank komersial. Lembaga ini dapat membantu petani dan pengusaha kecil di desa untuk mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan tanpa harus terjebak dalam praktik pinjaman yang eksploitatif.

Selain itu, program keuangan inklusif juga dapat diperluas ke desa-desa melalui penggunaan teknologi digital. Dengan adanya financial technology (fintech), masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan seperti pembayaran elektronik, transfer dana, serta pinjaman online dengan bunga yang terjangkau. Teknologi ini juga dapat membantu masyarakat desa dalam melakukan transaksi ekonomi yang lebih efisien dan aman.

Keenam, Dorongan khusus dari pemerintah. Peran pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa sangat penting, baik dalam hal regulasi, program pembangunan, maupun dukungan finansial. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi desa melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat pedesaan.

Salah satu program yang telah berjalan dan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi desa adalah Dana Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pedesaan. Dana Desa telah digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi di desa. Namun, agar Dana Desa lebih efektif, penggunaannya harus lebih difokuskan pada program-program yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti pengembangan sektor agribisnis, koperasi, pendidikan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa, agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Memperkuat ekonomi masyarakat desa adalah langkah yang sangat strategis dalam upaya antisipasi terhadap penyebaran ideologi komunisme. Melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan sektor agribisnis, pembangunan koperasi, peningkatan infrastruktur, serta pendidikan keterampilan, masyarakat desa akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dan lebih mandiri. Pemerintah juga berperan penting dalam menyediakan regulasi yang mendukung, memberikan bantuan finansial, serta membangun infrastruktur yang memadai.

Di saat segalanya sudah serba digital, fokus pada penguatan ekonomi masyarakat desa tetap diperlukan. Oleh karena itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang era digital perlu juga jadi catatan.

Masuknya paham komunis, sekarang ini sudah terindentifikasi dan bisa terlacak melalui berbagai platform digital. Melek digital juga harusnya terus didorong, tetapi tentu dalam konteks penguatan ekonomi. Ekonomi yang baik sekarang ini adalah yang bertumpu pada keselarasan program dengan gerak digital. Bertani boleh, bersawah juga bisa, nelayanpun demikian. Tetapi konteks terpenting adalah kesadaran bahwa updating terhadap persoalan dan peluang ekonomi harus dimaksimalkan. Digitalisasi adalah kuncinya.

Scroll to Top